FAQ2 Information

• FAQ2_POSTED_BY: Anton Parante
• FAQ2_POSTED_ON: Sep 16, 2023
• Views : 1171
• Category : Visa
• Description : Pencabutan status kependudukan mengacu pada kasus di mana warga negara asing yang tinggal di Jepang menerima stempel izin mendarat melalui cara palsu atau penipuan lainnya, atau ketika warga negara asing tersebut tinggal di Jepang tanpa melakukan aktivitas awal berdasarkan status kependudukannya. jangka waktu tertentu, yaitu suatu sistem untuk mencabut status kependudukan orang asing yang bersangkutan. 　Dalam hal pencabutan status kependudukan orang asing diatur dalam Pasal 22-4 Ayat 1 Undang-Undang Pengendalian Keimigrasian, dan apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut, Menteri Kehakiman mencabut status kependudukan orang asing tersebut saat ini. tempat tinggal Anda dapat mencabut kualifikasi Anda.

Overview

• Penyebab pembatalan status kependudukan (pencabutan visa)
  (Pasal 22-4 Undang-Undang Pengendalian Imigrasi)
  ===========
  Pencabutan status kependudukan mengacu pada kasus di mana warga negara asing yang tinggal di Jepang menerima stempel izin mendarat melalui cara palsu atau penipuan lainnya, atau ketika warga negara asing tersebut tinggal di Jepang tanpa melakukan aktivitas awal berdasarkan status kependudukannya. jangka waktu tertentu, yaitu suatu sistem untuk mencabut status kependudukan orang asing yang bersangkutan.
  Dalam hal pencabutan status kependudukan orang asing diatur dalam Pasal 22-4 Ayat 1 Undang-Undang Pengendalian Keimigrasian, dan apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut, Menteri Kehakiman mencabut status kependudukan orang asing tersebut saat ini. tempat tinggal Anda dapat mencabut kualifikasi Anda.
  
  (1) Apabila seseorang menerima stempel izin masuk, dan lain-lain dengan cara palsu atau cara curang lainnya untuk menyesatkan petugas imigrasi mengenai berlakunya alasan penolakan masuk jepang.
  
  (2) Selain (1), jika seseorang yang bermaksud melakukan pekerjaan tidak terampil di Jepang salah menggambarkan kegiatan yang ingin dilakukannya di Jepang dan mendapatkan cap izin pendaratan, dll., dengan cara menipu atau curang lainnya.
  (Misalnya, jika pemohon menyatakan bahwa ia akan terlibat dalam aktivitas yang termasuk dalam status kependudukan "Insinyur"), atau jika pemohon menerima stempel izin pendaratan dengan memalsukan fakta selain aktivitas yang ia inginkan untuk dilaksanakan di Jepang (misalkan jika Anda berbohong tentang latar belakang Anda).
  
  (3) Dalam hal selain yang termasuk dalam ayat (1) atau (2), jika Anda menerima stempel izin pendaratan dengan menyerahkan dokumen palsu. Dalam ayat ini disyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara yang salah atau curang lainnya.
  
  (4) Jika izin khusus untuk tinggal diperoleh dengan cara palsu atau cara curang lainnya.
  Contoh:
  a. mengajukan visa engineering dengan posisi sebagai tenaga ahli/pengawas tetapi pada kenyataannya bekerja sebagai kuli seperti pemagang dan ssw.
  b. mengajukan visa suaka/nanmin padahal bukan buronan dari Indonesia, dengan tujuan bisa dapat izin kerja.
  
  (5) Seseorang yang bertempat tinggal dengan status kependudukan yang tercantum pada kolom atas Lampiran Tabel 1 Undang-Undang Pengendalian Imigrasi tidak melakukan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan status kependudukan tersebut, dan sedang atau bermaksud untuk melakukan dalam kegiatan lain.
  Contoh:
  a. Visa TG Perikanan tetapi bekerja di Pertanian (darat)
  b. Visa gijinkoku/engineering dengan izin kerja di perusahaan A tetapi bekerja di perusahaan B.
  c. Visa pelajar dengan tetapi kerja lebih dari 28 jam/minggu.
  
  (6) Jika seseorang yang berdomisili dengan status kependudukan yang tercantum pada kolom atas Lampiran Tabel 1 Undang-Undang Pengendalian Imigrasi tidak melakukan aktivitas apa pun yang berkaitan dengan status kependudukan selama lebih dari tiga bulan berturut-turut
  (kecuali dalam kasus di mana terdapat alasan yang sah untuk tinggal di negara tersebut. ).
  
  (7) Orang yang berdomisili dengan status kependudukan “pasangan, dsb. warga negara Jepang” (tidak termasuk anak-anak dan anak angkat khusus warga negara Jepang) atau orang yang berdomisili dengan status kependudukan “pasangan, dsb. penduduk tetap” (penduduk tetap )
  Tidak termasuk anak-anak) belum melakukan aktivitas sebagai pasangan selama lebih dari 6 bulan (asalkan ada alasan yang sah untuk tinggal di Jepang tanpa melakukan aktivitas tersebut)
  
  (8) Seseorang yang menjadi penduduk baru jangka menengah dan panjang karena izin mendarat atau izin perubahan status tempat tinggal, dan lain-lain harus memberitahukan tempat tinggalnya kepada Komisaris Badan Pelayanan Imigrasi dalam waktu 90 hari setelah menerima izin.
  (Namun, hal ini mengecualikan kasus di mana terdapat alasan yang sah untuk tidak melaporkan.)
  
  (9) Jika penduduk jangka menengah dan panjang tidak memberitahukan kepada Komisaris Badan Pelayanan Imigrasi tentang tempat tinggal barunya dalam waktu 90 hari sejak tanggal perpindahan dari tempat tinggal tersebut diberitahukan kepada Komisaris Badan Pelayanan Imigrasi.
  (Namun, hal ini dikecualikan kasus di mana terdapat alasan yang sah untuk tidak melaporkan.)
  
  (10) Apabila penduduk jangka menengah dan panjang melaporkan tempat tinggal palsu kepada Komisaris Badan Pelayanan Imigrasi.
  Dalam upaya pencabutan status kependudukan, pemeriksa imigrasi wajib mendengarkan pendapat orang asing yang akan dicabut status kependudukannya, dan orang asing tersebut wajib menyatakan pendapatnya dalam sidang, atau meminta melihat materi.
  Jika status kependudukan Anda dicabut dan berada di bawah 2 (1) atau (2) di atas, Anda akan langsung dikenakan deportasi.
  Sebaliknya, jika ketentuan 2. (3) hingga (10) di atas berlaku, jangka waktu keberangkatan ditentukan hingga 30 hari, dan pemohon harus secara sukarela meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu tersebut.
  Namun, dalam kasus-kasus yang termasuk dalam 2.(5) di atas, jika terdapat alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa warga negara asing tersebut akan melarikan diri, maka ia akan segera dikenakan deportasi.
  Jika Anda tidak meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, Anda akan dikenakan deportasi dan hukuman pidana.
  
  
  Catatan:
  Status kependudukan di kolom atas Lampiran Tabel 1 Undang-Undang Pengendalian Imigrasi
  Visa yang terkait adalah jenis: "Diplomasi", "Pejabat", "Profesor", "Seni", "Agama", "Pers", "Profesional berketerampilan tinggi", "Bisnis/Administrasi", "Hukum/Akuntansi", "Kedokteran", "Penelitian", "Pendidikan", "Teknologi/Spesialis Humaniora/Layanan Internasional", "Transfer Intra-Perusahaan", "Pelayanan Keperawatan", "Hiburan", "Keterampilan", "Keterampilan Khusus", "Pelatihan Magang", "Kegiatan Kebudayaan" , "Tinggal Jangka Pendek", "Belajar di Luar Negeri", "Pelatihan", "Tinggal Bersama Keluarga", "Aktivitas Tertentu"